Terkait Putusan PTTUN Medan, Kuasa Hukum ASA Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

TELUKKUANTAN (KuansingKita ) – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan membenarkan secara hukum Surat Keputusan KPU Kuansing nomor 266/PL/02.3-kpt/1409/KPU-Kab/IX 2020 tentang penetapan pasangan calon Pilkada Kuansing 2020. Untuk itu Kuasa Hukum ASA mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.
Berdasarkan keterangan tertulis yang dikirimkan Rizki J Poliang kepada KuansingKita disebutkan langkah Kuasa Hukum ASA untuk mencari keadilan tidak akan berhenti. Dua Kuasa Hukum ASA Dody Fernando dan Rizki J Poliang akan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Ini terkait dengan putusan PTTUN Medan yang membenarkan secara hukum SK KPU Kuansing tentang penetapan pasangan calon.
“ Kami akan menempuh jalur hukum sampai ke tingkat akhir dalam menyampaikan kebenaran. Kami masih yakin keadilan akan kami peroleh di Mahkamah Agung nantinya,” kata Rizki J Poliang dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Rizki pihaknya mengajukan Kasasi karena ada perbedaan pendapat antara penggugat dan majelis hakim.  Ia mengatakan majelis hakim berpendapat legalisir ijazah oleh KPU sudah sejalan dengan Permendikbud RI. Padahal dalam bukti yang diajukan oleh KPU Kuansing ada surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga.
“ Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga menyebutkan kalau Ijazah H.Halim tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, bukan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga. Ini tidak menjadi pertimbangan majelis hakim,” kata Rizki
Rizki J Poliang mengatakan dari sejumlah permohonan yang disampaikan dalam petitum hanya pembatalan SK KPU Nomor 266 dan verifikasi yang ditolak majelis hakim, selebihnya membenarkan argument hukum kuasa hukum ASA. Misalnya KPU dalam eksepsinya menyebutkan ASA tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Argumen hukum KPU ini ditolak majelis hakim, ASA dinyatakan memiliki legal standing.
Selain itu, eksepsi KPU tentang gugatan yang diajukan ASA prematur karena tidak ada putusan dari Bawaslu. Eksepsi KPU ini juga telah ditolak oleh majelis hakim. Artinya bantahan kuasa hukum ASA dibenarkan majelis hakim seperti pelanggaran prosedur penanganan permohonan sengketa proses oleh Bawaslu Kuansing.
“ Putusan PTTUN Medan tentang permohonan sengketa proses oleh Bawaslu Kuansing ini akan dijadikan dasar untuk melaporkan Bawaslu Kuansing ke DKPP,” kata Rizki
Kepada KuansingKita, Rizki mengatakan apapun putusan pengadilan harus dihormati. Kendati begitu pihaknya selaku penggugat berhak untuk tidak puas dengan putusan pengadilan. Karena itu kata Rizki pihaknya akan mengajukan Kasasi ke Mahmakah Agung. “ Kami sudah pastikan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung,” tutup Rizki (smh)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...