TELUKKUANTAN (KuansingKita.Com) – Tak terbendung lagi. Kemelut dana sertifikasi guru Kuansing akhirnya berujung ke proses hukum. Hal itu ditandai dengan laporan pengaduan yang dibuat Kuasa Hukum Guru Penerima Tunjangan Sertifikasi, Zubirman SH di Polres Kuansing, Senin (3/1/2017) lalu.
Dalam laporan pengaduan nomor 001/LP/Z-M/I/2017 tertanggal 3 Januari 2017 itu terungkap kalau Zubirman dalam pengaduannya juga menyertakan bukiti dokumen pendukung seperti rekapitulasi daftar penerima tunjangan profesi melalui dana transfer daerah tahun 2016 tanggal 25 November 2016.
Selain itu juga disertakan daftar pernyataan bersama/mewakili guru penerima tunjangan profesi guru tahun 2016 priode Juli – Desember. Bahkan Zubirman juga melampirkan Surat Kementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan nomor S-579/PK/2016 yang dalam lampirannya memuat sisa dana sertifikasi di Kuansing.
Kuasa Hukum Guru Penerima Tunjangan Sertifikasi, Zubirman SH kepada KuansingKita.Com mengatakan pengaduan itu dibuatnya karena para guru penerima tunjangan sertifikasi tidak lagi menerima haknya selama 4 bulan sejak September hingga Desember 2016.
Menurut Zubirman pihaknya akan terus mengawal tindaklanjut laporan pengaduan yang dibuatnya di Polres Kuansing. Zubirman memastikan dirinya dan para guru penerima tunjangan sertifikasi sangat serius menyikapi kasus ini. “ Para guru sangat serius untuk menyelesaikan kasus ini melalui proses hukum,” papar Zubirman
Saat ditanya apakah tidak ada langkah penyelesaian lainnya seperti musyawarah dengan pihak terkait. Menjawab ini Zubirman mengatakan pihaknya tetap akan melayani langkah musyawarah, namun proses hukum tetap berlanjut. Pasalnya kata Zubirman, dirinya sudah mencium ada unsur pidana dalam kasus ini.
“ Saya mencium ada unsur pidana dalam kasus ini. Untuk kepastiannya tentu harus melalui proses hukum,” pungkas Zubirman (ktc)
