Rapat Pembahasan Single Salary Diwarnai Kegaduhan

TELUKKUANTAN (KuansingKita) – Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mulai 2019 ini akan menerapkan system penggajian tunggal atau single salary dalam pembayaran gaji dan Tunjangan Penambahan Penghasilan. Namun rencana yang sudah dibahas sejak Desember 2018 lalu, belum juga tuntas. Bahkan rapat pembahasan single salary yang berlangsung di ruangan Bagian Ontal, Senin (24/2/2019) siang, sempat diwarnai kegaduhan.
Kegaduhan dipicu debat emosional. Kegaduhan itu baru diketahui setelah suasana rapat yang semula senyap mendadak riuh oleh suara pekikan dan kata-kata yang diteriakkan secara emosional. Belum lagi  suara keras dari pintu yang dibanting.  Tentu saja suara gaduh itu mengejutkan para pegawai dan beberapa tamu yang berada di Kantor Bupati. Mereka berlarian ke arah sumber kegaduhan.
Kendati sejumlah sumber yang hadir dalam rapat itu berhasil dihubungi, namun tak seorangpun yang bersedia memberikan keterangan rinci. Semuanya seakan tutup mulut, enggan berkomentar. KuansingKita yang berada di lantai dua Kantor Bupati Kuansing sempat melihat sejumlah Kepala Bagian Setda Kuansing keluar dari ruangan Bagian Ontal. Namun tak satupun yang bersedia berkomentar.
Asisten III Setda Kuansing, Dr Agus Mandar ketika dikonfirmasi KuansingKita juga tidak bersedia menjelaskan secara rinci tentang kegaduhan di ruangan Bagian Ontal. Agus Mandar hanya memberikan keterangan terkait single salary. Ia mengatakan rapat pembahasan tadi untuk menetapkan nilai persentase single salary dari Belanja Tidak Langsung (BTL).
“ Dalam rapat, wacana yang berkembang sekitar 20 hingga 30 persen. Tapi ini belum tuntas. Ini nanti diatur dengan Perbup,” kata Agus Mandar
Menurut Pamong Senior di lingkungan Pemkab Kuansing ini, sistem single salary terkait dengan system panggajian dan tunjangan. Skema penggajian mengalami sedikit perubahan, tunjangan isteri, anak, nanti akan dimasukkan ke dalam gaji pokok. Sedangkan tunjangan lainnya akan ditiadakan kecuali tunjangan yang diatur dengan keputusan menteri.  “ Tunjangan hanya satu tergabung dalam single salary, tak ada lagi tunjangan lain,” jelas Agus Mandar
Lebih jauh, Agus Mandar mengungkapkan jika single salary ditetapkan akan ada penghematan anggaran sekitar Rp 18 miliar. Dari alokasi tunjangan Rp 148 miliar, dengan single salary mengalami penghematan atau turun menjadi Rp 130 miliar. Dan lagi kata Agus Mandar, untuk tunjangan akan tersalurkan secara merata di setiap eselon dan fungsional karena sudah ditetapkan dengan Perbup. Tunjangan ini diterima setiap bulan.
Ketika ditanya tentang beban kerja masing-masing OPD, Agus Mandar mengatakan berdasarkan regulasi, dalam system single salary  seluruh OPD diberikan nilai tunjangan yang sama. Namun demikian memang ada OPD yang mendapatkan tunjangan lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Itu katanya tetap diberikan.
“Memang ada kepala OPD yang mendesak agar dibedakan nilai tunjangan dari masing-masing OPD. Tapi regulasinya tidak begitu. Jadi harus disama ratakan sesuai regulasi,” kata Agus Mandar seraya menambahakan nilai tunjangan bisa saja berkurang karena absensi dan evaluasi SKP Online.
Kendati Agus Mandar sudah memaparkan single salary begitu panjang lebar, namun sampai akhir perbincangan Agus Mandar tetap menyembunyikan alasan kegaduhan. “Tak usah dibahaslah” katanya.(kkc)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...