Dinilai Menyalahgunakan Wewenang Brigjen (Pol) Prasetyo Utomo Akhirnya Dicopot dari Jabatan

TELUKKUANTAN (KuansingKita) –  Brigjen (Pol) Prasetyo Utomo akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.
Prasetyo Utomo dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya dengan mengeluarkan surat jalan untuk buron kelas kakap Djoko Tjandra atau Joko Soegiarto Tjandra.
Dilansir Kompas.com, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulis menyebutkan keputusan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020.
Surat tersebut ditandatangani Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri. Dalam surat itu, Prasetyo dimutasi sebagai perwira tinggi (pati) Yanma Mabes Polri.
Sebelum pencopotan, Brigjen (Pol) Prasetyo Utomo diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Argo menuturkan, Prasetyo membuat surat tersebut atas inisiatif sendiri.
Kasus surat jalan ini mencuat ketika Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane membeberkan bahwa surat jalan buron terpidana kasus pengalihan utang atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, dikeluarkan oleh Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS.
“IPW mengecam keras tindakan Bareskrim Polri yang sudah mengeluarkan surat jalan kepada Joko Chandra, sehingga buronan kelas kakap itu bebas berpergian dari Jakarta ke Kalimantan Barat dan kemudian menghilang lagi,” kata Neta melalui keterangan tertulis, dilansir Kompas.com, Rabu (15/7/2020).
Penampakan surat jalan (Foto detik.com)
Dari data yang diperoleh IPW, surat bernomor SJ/82/VI/2020/Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020 tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo.
Sementara itu, mengutip CNN Indonesia, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan surat jalan, seperti yang diberikan untuk buronan Djoko Tjandra, hanya berhak dikeluarkan oleh Kepala atau Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).
Kendati begitu, surat jalan untuk Djoko Tjandra dari Jakarta menuju Pontianak pada akhir Juni 2020 lalu justeru diterbitkan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo.
“Itu (penerbitan surat jalan) seharusnya dilakukan oleh Kabareskrim atau Wakabareskrim,” kata Argo kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (15/7).
Argo menjelaskan surat jalan juga hanya diberikan untuk perwira polisi yang menjabat direktur atau kepala biro di Bareskrim saat menjalankan penugasan dan perintah dari atasan.
Dalam hal ini, surat jalan digunakan oleh personil ketika berpergian ke luar kota. Selain itu, surat jalan juga hanya digunakan oleh anggota Korps Bhayangkara.
Namun, Argo tak menjelaskan secara rinci prosedur pembuatan surat jalan itu. “(Surat jalan hanya untuk anggota Polri) berkaitan dengan kegiatan untuk keluar kota,” ujar Argo.(smh)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...