Relawan Pilkada Jujur siap perangi pelanggaran dalam Pilkada Kuansing (Foto dok RPJ)
TELUKKUANTAN (KuansingKita) – Berbagai bentuk pelanggaran seperti kegiatan black campaign, money politic atau politik uang, keterlibatan ASN, Isu SARA serta ujaran kebencian di tengah proses Pilkada Kuansing dikhawatirkan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Untuk itu, mahasiswa beserta pemuda Kuansing merasa terpanggil untuk membentuk Relawan Pilkada Jujur (RPJ). Relawan Pilkada Jujur akan turun mengawal proses Pilkada agar pelaksanaan pesta demokrasi ini tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi.
Ketua Umum RPJ, Boy Nopri Yalko Alkaren mengatakan RPJ adalah pemantau pemilu yang independen. RPJ tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik ataupun calon. Karena itu tegas Boy Alkaren dalam menjalankan fungsi pengawasan RPJ tidak akan tebang pilih.
Sebelum menjalankan fungsi pengawasan, Boy Alkaren mengaku sudah mulai mengidentifikasi nama-nama oknum kepala desa yang secara terang-terangan ikut mendukung salah satu calon. Untuk itu, Ia berharap Bawaslu bersikap tegas menyikapi keterlibatan oknum kepala desa ini.
Dalam menjalan fungsi pengawasan Boy menyebutkan selain mengawasi kandidat serta tim pemenangan dari masing-masing kontestan, RPJ juga akan mengawasi kinerja lembaga penyelanggara sert lembaga pengawas pemilu. Pengawasan ini diperlukan untuk menghindari konflik antar kubu kontestan.
Presiden Mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi ini meyakini jika KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bekerja menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan Bawaslu sebagai badan pengawas tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka potensi terjadi konflik terbuka lebar.
Sementara itu Sekretaris RPJ yang juga Presiden Mahasiswa BEMU REMA UPI YPTK Padang, Gusri Fauzi menjanjikan RPJ akan menggelar kampanye pemilu jujur kepada masyarakat. Di sana nantinya akan disampaikan secara rinci dampak dari black campaign serta dampak buruk dari politik uang.
“ Black campaign dan politik uang adalah aib dalam pemilu yang menodai kesucian nilai demokrasi. Ini tidak boleh terjadi dalam Pilkada Kuansing,” tutup Gusri Fauzi (rls/smh)
