Edyanus Herman Halim
TELUKKUANTAN (KuansingKita) – Bantuan Pemrov Riau untuk warga terdampak Covid 19 sebesar Rp 300 ribu per bulan per KK (kepala keluarga) dinilai kurang layak karena hanya Rp 10 ribu per hari.
Penilaian ini dikemukakan Pengamat Ekonomi Riau, Edyanus Herman Halim kepada KuansingKita, Sabtu (25/4/2020). “ Kita khawatir bantuan seperti ini hanya akan seperti mencampakkan batu ke lubuk,” kata Edyanus
Edyanus menengarai, walaupun bantuan itu sifatnya menambah tetapi bantuan itu sepertinya kurang koordinasi dan terkesan seperti pencitraan belaka. “Tidak akan mencapai sasaran yang sesungguhnya,” tukas Edyanus.
Dosen Pasca Sarjana Unri ini menambahkan dari nilai bantuan itu, Pemrov Riau terkesan tidak melakukan koordinasi dan sinergi antar level pemerintah termasuk swasta. Padahal itu sangat penting agar bantuan yang diberikan dapat meringankan beban ekonomi warga.
“ Nampaknya kebijakan ini masih belum terkoordinir dengan baik,” kata Edyanus.
Saat ditanyakan berapa layaknya, menjawab ini Edyanus secara tegas mengatakan Rp 1 juta per bulan per KK selama tiga bulan. Ia pun mengurai alasannya dengan rinci sehingga bantuan Rp 1 juta per KK per bulan bisa diberikan.
Edyanus memaparkan, seandainya bantuan itu diberikan Rp 1 juta per KK per bulan selama 3 bulan maka diperlukan dana Rp 3 juta per KK. Jika jumlah KK yang dibantu sebanyak 1 juta KK tentu diperlukan dana untuk bantuan ini sebesar Rp 3 triliun.
Ingat kata Edyanus, jumlah dana APBD Provinsi dan Kab/Kota se Riau sekitar Rp 33 triliun. Katakanlah separohnya (50%) digunakan utk belanja rutin maka masih tersisa belanja pembangunan sebesar Rp 16,5 triliun.
Kalau untuk bantuan itu dibutuhkan anggaran sebesar Rp 3 triliun maka masih tersisa anggaran sebesar Rp 13,5 triliun lagi. “ Rp 16,5 tiliun – Rp 3 triliun = Rp 13,5 triliun. Masih besar yang tersisa,” kata Edyanus.
Edyanus mengingatkan, dana Rp 16,5 triliun yang nanti tersisa belum tentu dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan. Dalam kondisi seperti saat ini tidak mungkin melaksanakan pembangunan infrastruktur. Pasalnya bencana covid 19 ini belum jelas kapan akan berakhir.
Bila pun bencana covid 19 ini dapat dihentikan, pemerintah akan menghadapi periode recovery kehidupan masyarakat. Priode ini juga sangat membutuhkan dana dan kebijakan populis dari pemerintah. Sebab dalam priode recovery sangat diperlukan sinergi dan muatan program yang optimal dan tepat sasaran serta efisien.
“ Jadi alokasikan saja dana yang cukup untuk membantu rakyat. Sehingga bantuan itu bisa bermanfaat bagi rakyat. Jangan sampai arang habis besi binasa,” pungkas Edyanus Herman Halim (smh)
