SALAM REDAKSI – Gonjang ganjing seputar mutasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi semakin santer terdengar. Tapi benarkah mutasi yang akan dilakukan ini akan membawa manfaat atau membawa perubahan yang signifikan dalam gerak roda pemerintahan dan pembangunan.
Jika memang mutasi bertujuan untuk akselerasi atau juga menggesakan gerak roda pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di pemerintahan, untuk ini Bupati Mursini harus berani bersikap tegas. Bupati Mursini harus berani mencopot pejabat yang dianggap mempersulit birokrasi.
Pejabat yang tak mampu menterjemahkan makna efisiensi dan efektivitas dalam pola kerjanya harus dikesampingkan. Karena inilah biang kegagalan dari pemerintahan saat ini. Bupati Mursini harus memilih pejabat yang berjiwa berani untuk ditempatkan pada eselon II dan III
Berani disini bukan berarti berani “mencuri”, atau hanya berani menyalahkan orang lain. Tapi keberanian di sini adalah pejabat yang berani keluar dari pola kerja linier . Pejabat yang tidak nyaman kalau hanya sebatas menyelesaikan kerja-kerja rutinitas.
Pejabat yang berani adalah pejabat yang tidak suka dengan kerja-kerja monoton. Dia tak akan pernah mencitrakan diri untuk kerja yang tidak punya gebrakan. Dia juga mampu menakar permasalahan dengan upaya yang dilakukan. Pejabat itulah yang dibutuhkan Kuansing.
Karena itu, Bupati Mursini harus memlih pejabat yang bersedia merubah mindset atau pola pikirnya. Bukan pejabat-pejabat “gagu” yang lebih memilih diri terperangkap dalam rutinitas. Kuansing kini butuh pejabat yang mampu membuat gebrakan. Bukan pejabat yang hanya tidur nyenyak di “zona nyaman”
Namun demikian, ada kekhawatiran, kalau mutasi yang akan dilakukan nanti lebih merapat kepada kepentingan politik pilkada. Jika benar begitu maka bisa dipastikan Mursini akan gagal kalau tidak hati-hati dilakukan. Pasalnya konstalasi permasalahan untuk politik pilkada bukanlah sebuah rangkaian yang sederhana.
Konstalasi permasalahan politik pilkada sangat kompleks, bukan sebatas barat-timur atau utara-selatan. Mursini harus cepat menghindar dari analisa peta wilayah. Karena itu adalah analisa-analisa dangkal yang dibisikkan secara licik oleh pihak-pihak yang sebenarnya besar secara “masturbasi”.
Apalagi prioritas wilayah sangat kontradiktif dengan strategi pemenangan melalui teknik “marketing politic”. Bupati Mursini akan terkejut mendapatkan hasil buruk jika saja analisa yang memprioritaskan wilayah itu di implementasikan dalam sebuah kebijakan mutasi.
Kendati begitu, kita tentu juga berharap bahwa mutasi yang dilakukan Mursini nanti bukanlah diwarnai kepentingan politik pilkada. Tapi mutasi nanti benar-benar untuk peningkatan akselerasi gerak roda pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di pemerintahan. Untuk itu pilih pejabat yang berani melakukan gebrakan.***
