Hendra AP
TELUKKUANTAN (Kuansingkita) – Wabah covid 19 ternyata tidak saja mengancam kesehatan warga, tapi juga mengguncang anggaran pemerintah daerah yang sudah dialokasikan dalam APBD 2020.
Kepala BPKAD Kuansing, Hendra AP kepada KuansingKita di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2020) mengungkapkan pemerintah pusat melalui Permendagri dan Permenkeu telah memangkas sejumlah alokasikan anggaran dalam APBD Kuansing 2020.
Misalnya kata Hendra, dana DAU (Dana Alokasi Umum). Dana DAU yang juga digunakan untuk membayar gaji pegawai ini semula dialokasikan dalam APBD 2020 sebesar Rp 683 miliar.
DAU Kuansing kini menjadi Rp 609 miliar setelah dipangkas pemerintah pusat sebesar Rp 74 miliar. Padahal dana DAU ini juga menjadi sumber dana kegiatan pembangunan daerah.
Dana Alokasi Khusus (DAK) pisik yang semula dialokasikan sebesar Rp 124 miliar dipangkas sebesar Rp 52 miliar. Sisanya kini sekitar Rp 72 miliar. Bahkan DAK Nonpisik juga ikut dipangkas dari Rp 177 miliar menjadi Rp 175 miliar.
Dana Bagi Hasil ( DBH) semula dialokasikan dalam APBD 2020 sebesar Rp 205 miliar. Akhirnya dipangkas pemerintah pusat sebesar Rp 63 miliar, sehingga alokasi DBH dalam APBD 2020 menjadi Rp 142 miliar.
“ Dari Rp 1,24 triliun APBD Kuansing 2020, setelah dipangkas pusat sebesar Rp 224 miliar. Kini APBD Kuansing tersisa sekitar Rp 1,016 triliun,” kata Hendra.
Selain pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, APBD Kuansing 2020 juga mengalami pergeseran anggaran. Ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang ditimbulkan oleh mewabahnya virus corona.
Menurut Hendra sejumlah dana kegiatan pisik yang bersumber dari dana daerah atau APBD Kuansing, telah dilakukan pergeseran anggaran. Akibatnya ada sejumlah kegiatan pisik yang tidak akan dilaksanakan tahun anggaran 2020 ini.
” Ada sejumlah kegiatan pisik yang sudah dialokasikan dalam APBD 2020 batal dilaksnakan karena Pemkab Kuansing juga melakukan pergeseran anggaran untuk mengantisipasi covid 19,” tutup Hendra.(smh)
