TELUKKUANTAN (KuansingKita) – Komisi III DPRD Kuansing dipimpin Ketua Romi Alfisah Putra SE meninjau pelayanan Percepatan Penanganan Covid 19 di tingkat Puskesmas, Rabu (22/4/2020).
Rombongan Komisi III yang juga didampingi Wakil Ketua II, Juprizal melakukan peninjauan untuk memantau tingkat pelayanan dan memastikan ketersediaan kelengkapan APD di masing-masing Puskesmas.
Saat meninjau UPTD Kesehatan atau Puskesmas Sentajo Raya, Komisi III dibuat kaget karena Puskesmas ini belum dilengkapi APD , masker dan alat pelindung lainnya untuk tenaga kesehatan.
Dalam kunjungan itu, Kepala Puskesmas Sentajo Raya, Peni Irwanti, S.Keb membenarkan kalau selama ini belum ada distribusi atau penyaluran APD dari Dinas Kesehatan Kuansing.
Peni menuturkan selama ini, para perawat terpaksa menggunakan jas hujan sebagai pengganti APD.”Jas hazmat kita hanya punya dua, masker tak ada. Makanya kita pakai jas hujan. Itupun dibawah standar,” katanya
Tapi yang sangat miris, APD yang digunakan tenaga kesehatan di Puskesmas Sentajo Raya ternyata hasil dari membeli dengan menggunakan uang sendiri. Langkah ini terpaksa dilakukan karena pasien di Sentajo Raya banyak dari luar daerah.
“ Para perawat membeli sendiri jas hujan sebagai pengganti APD. Soalnya disini pasiennya banyak dari Malaysia, Pulau Jawa dan Sumbar,” ungkap Peni.
Mendapatkan kondisi itu, Ketua Komisi III DPRD Kuansing Romi Alfisah Putra berjanji akan mendesak Pemkab Kuansing agar segera menyalurkan bantuan APD untuk Puskesmas.
“ Sebenarnya DPRD sudah merekomendasikan ke Dinas Kesehatan agar penyaluran APD secepatnya,” sesal Romi
Romi mengingatkan Sentajo Raya merupakan wilayah cukup rawan Covid 19. Pasalnya di wilayah ini banyak masyarakat yang bolak-balik ke Pulau Jawa. Untuk itu Ia menyarankan UPTD Sentajo Raya agar selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RSUD.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kuansing Helmi SSos kepada KuansingKita mengakui belum ada penyaluran bantuan APD ke masing-masing Puskesmas.
Menurut Helmi ada anggaran sebesar Rp 400 juta dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pembelian APD. Namun saat ini, pihaknya baru melakukan konsultasi ke BPK, Kejari dan BPK untuk penggunaan dana agar tidak bermasalah dibelakang hari.
“ Kalau sudah oke, nanti APD bisa segera kita beli,” tukasnya (smh)
