Napisman Tidak Perlu Mencari-cari Pembenaran atas Kebijakan Pembahasan LPJ 2023 di Pekanbaru

TELUKKUANTAN (KuansingKita) – Napisman selaku Sekretaris DPRD Kuansing tidak perlu mencari-cari pembenaran atas kebijakan pembahasan LPJ tahun anggaran 2023 di Pekanbaru.

Menyimak alasan pembenaran Napisman, bisa jadi dia otak dari kebijakan yang tidak populis atau tidak pro rakyat ini sehingga anggota DPRD Kuansing terjebak dalam kritikan publik

Di salah satu media online Napisman mengatakan anggarannya minim. Pihaknya hanya menyediakan tempat saja, sementara anggota DPRD menggunakan SPPD masing-masing

Rapatnya di ruang biasa yang berukuran kecil. Menurut Napisman tidak ada larangan menggelar rapat pembahasan di luar kota. Alasannya rapat di Pekanbaru agar lebih fokus

Dari alasan pembenaran yang dikemukakan Napisman jelas sekali kalau pejabat eselon II ini tidak memahami substansi dari penghematan uang rakyat. Apakah SPPD yang digunakan anggota DPRD itu bukan uang rakyat

Dan lagi rapat pembahasan LPJ tahun anggaran 2023 itu mengharuskan OPD ikut hadir di Pekanbaru. Pasalnya pembahasan ini melibatkan OPD. Itu artinya SPPD lagi, uang rakyat lagi

Tidak ada alasan bagi Napisman untuk mengatakan kalau pembahasan di Pekanbaru akan lebih menghemat uang rakyat dari pembahasan di Kuansing. Artinya pembahasan di Pekanbaru sudah pasti termasuk pemborosan

Ada lagi alasan Napisman bahwa tidak ada larangan menggelar rapat di luar daerah. Masak pejabat sekelas Napisman ini tidak faham bahwa larangan rapat di hotel itu tidak dicabut hanya saja kini tidak ditindaklanjuti

Ketegasan larangan rapat di hotel sempat mencuat sejak terjadi pemukulan anggota KPK di sebuah hotel di Jakarta. Menteri Dalam Negeri kala itu, Tjahyo Kumolo mempertegas larangan rapat di hotel

Bahkan MenPANRB mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor. Surat Edaran ini mulai berlaku 17 November 2014

Hanya saja, atas desakan dan keluhan pengurus Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI), Presiden Joko Widodo menyatakan larangan rapat di hotel tidak ditindaklanjuti tapi bukan dicabut

Kini yang perlu difahami, apa dasar pemikiran larangan rapat di hotel, salah satunya tentu penghematan uang rakyat. Pasalnya kegiatan rapat di luar kantor dipastikan pemborosan

Hal senada juga pernah dikemukakan Dosen Adminsitrasi Publik, Universitas Indonesia. Lina Maftahul Jannah. Ia  mengatakan rapat di luar kantor akan membuat pemborosan terus bergulir

“ Rapat diluar kantor akan membuat pemborosan terus bergulir karena kegiatan sering disusun di luar kebutuhan riil,” kata Lina Miftahul Jannah seperti dikutip BBC Indonesia (smh)