TELUKKUANTAN (KuansingKita) – Untuk mengukur tingkat kepedulian Pemkab Kuansing terhadap negeri ini bukan dengan “omon-omon” tapi harus dengan data.
Kini data telah membuktikan bahwa kepedulian Pemkab sangat rendah karena banyak kegiatan untuk masyarakat yang dialokasikan dalam APBD tidak direalisasikan
Rendahnya tingkat kepedulian Pemkab terhadap kebutuhan masyarakat yang sudah dialokasikan dalam APBD terlihat dari besarnya SILPA tahun anggaran 2023.
SILPA atau anggaran yang tersisa ini mencapai Rp 178.730.960.265,90. Artinya kegiatan senilai Rp 178 miliar lebih tahun anggaran 2023 tidak direalisasikan
Data-data ini terungkap dalam rapat paripurna LPJ Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Mulanya fraksi Golkar mengkritisi besarnya SILPA tahun anggaran 2023
Menanggapi kritikan fraksi Golkar, pemerintah dalam rapat rapipurna Selasa (25/6/2024) memberikan jawaban yang justeru terkesan tidak pada titik permasalahan
Dalam jawaban pemerintah yang dibacakan Pj Sekda Fahdiansyah terkesan kalau SILPA Rp 178 miliar lebih itu disebabkan perencanaan anggaran yang tidak efektif
Bahkan penyerapan anggaran tidak maksimal disebabkan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran karena perencanaan yang tidak efektif dan efisien
“ Ke depan pemerintah akan membuat perencanaan anggaran yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran,” kata Fahdsiansyah dalam rapat paripurna Selasa tadi
Dari berbagai catatan yang dirangkum KuansingKita, SILPA yang besar biasanya terjadi disebabkan terjadi peningkatan simpanan Pemda di perbankan
Selain itu SILPA yang besar biasanya terjadi pada daerah dengan DBH Sumber Daya Alam yang sangat tinggi. Ini tidak ditemukan di Kuansing
Memang benar SILPA bisa disebabkan masalah dalam proses penganggaran hingga pelaksanaan anggaran. SILPA bisa terjadi karena senggangan anggaran (budgetary slack)
Budgetary slack adalah distorsi dalam proses penganggaran yang secara sengaja dengan menurunkan pendapatan yang dianggarkan dan meningkatkan biaya yang dianggarkan
Pertanyaan apakah distorsi ini terjadi dalam proses penganggaran APBD tahun anggaran 2023. Kalau menyimak proses pembahasan APBD di DPRD, ini sangat tidak mungkin
Selain itu SILPA yang besar biasanya terjadi pada daerah dengan realisasi PAD yang jauh melebihi target serta dana perimbangan yang fluktuatif, Ini juga tidak terjadi di Kuansing
Sehingga bisa disimpulkan kalau SILPA yang besar disebabkan penyerapan belanja yang tidak maksimal karena kelemahan pada tahapan pelaksanaan di masing-masing OPD
Kondisi ini terjadi biasanya disebabkan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas di masing-masing OPD relatif terbatas. Ini disebabkan rotasi pejabat yang relatif tinggi
Untuk itu, ke depan sangat diperlukan peran aktif Pj Sekda Fahdiansyah untuk mengevaluasi progres masing-masing OPD. Tujuannya agar tidak terjadi lagi SILPA yang tinggi
SILPA yang tinggi ini bukan disebabkan penganggaran yang tidak tepat sasaran tapi penganggaran bermasalah pada tahapan pelaksanaan di masing-masing OPD.
” Di sinilah peran Pj Sekda Fahdiansyah,” celetuk seorang wartawan di PWI Kuansing (smh)
FOTO Dok DPRD
