SALAM REDAKSI – Di awal pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi, PAD negeri ini hanya dalam hitungan ratusan juta rupiah saja. Miskin, ya sangat miskin. Tapi semangat para tokoh sangat luar biasa. Mereka tidak ingin Kuansing yang sudah dimekarkan ini dikembalikan ke kabupaten induk hanya karena tidak punya dana untuk membangun.
Cemas akan dikembalikan ke kabupaten induk, beberapa tokoh di birokrat Kuansing bersepakat untuk membangun kebun sawit di wilayah perbatasan. Lalu dipilihlah lokasinya kawasan Desa Perhentian Sungkai yang kala itu masih masuk dalam wilayah Kecamatan Kuantan Mudik.
Kebun yang akan dibangun ini bukan saja diharapkan berfungsi untuk mendongkrak PAD tapi juga diharapkan untuk menjaga kawasan perbatasan agar tidak diserobot warga dari provinsi tetangga. Sekitar 500 hektar lahan sudah diploting. Untuk tahap awal dibuka lahan seluas 350 hektar.
Cukup lama kebun sawit Pemkab Kuansing di Perhentian Sungkai ini mendapat subsidi APBD setiap tahun anggaran. Namun dalam pertumbuhannya sebagian besar atau sekitar 200 hektar tegakan tanaman mati. Artinya ada sekitar 150 hektar tegakan yang masih hidup sekalipun tumbuhnya secara acak.
Kemudian Dinas Perkebunan berupaya menyisip tanaman yang mati. Dan tentu penyisipan itu pakai dana APBD lagi. Herannya, setelah usia tanaman sudah layak panen, kebun ini belum juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Bahkan sampai kini kebun sawit di Perhentian Sungkai itu tidak juga memberikan kontribusi terhadap PAD.
Subsidi APBD untuk kebun sawit Pemkab Kuansing ini memang sudah lama dihentikan. Soalnya banyak pihak yang khawatir subsidi akan bermasalah karena kebun ini dibangun di kawasan lindung Bukit Batabuh. Sejak itu, nasib kebun yang dibangun berpayah-payah itu tak tentu lagi ujung pangkalnya.
Kepala Bapenda Jeprinaldi memastikan tidak ada dana kebun sawit Perhentian Sungkai yang disetorkan ke Bapenda Kuansing. Kepala Dinas Pertanian Emerson juga mengaku pengelolaan kebun sawit Perhentian Sungkai bukan lagi di Dinas Pertanian (bidang perkebunan). Rustam, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga tidak merasa dilibatkan dalam pengelolaan kebun sawit Perhentian Sungkai.
Hancuuur sudah. Kebun yang dipastikan telah menyedot dana APBD puluhan miliar rupiah itu kini tak jelas ujung pangkalnya. Tapi satu yang perlu jadi catatan kita. Kebun sawit Perhentian Sungkai itu kini masih berproduksi. Kenapa tidak, dulu saja tegakannya yang subur ditemukan sekitar 150 hektar sekalipun lokasi tumbuhnya secara acak.
Lantas kemana uang hasil kebun sawit Perhentian Sungkai itu. Memang sering diisukan kebun sawit itu sering dijarah warga yang tidak bertanggung jawab. Tapi setidaknya itu menjadi bukti bahwa kebun sawit itu berproduksi. Kalau tidak berproduksi tidak mungkin sawit di kebun itu akan dijarah. Benar bukan ?
Nah, kemana sebenarnya dilarikan uang hasil kebun itu. Seharusnya bupati, wakil bupati, atau sekda bisa menjelaskan ini. Kebun itu kan dibangun dengan uang rakyat. Jangan didiamkan karena cemas terlibat kalau kebun itu bermasalah. Kenapa harus cemas, jelaskan saja agar rakyat tidak menduga-duga karena tidak tahu kemana tempat bertanya.
“ Bang tak perlu ditanya mereka, kita hanya bisa bertanya pada rumput yang bergoyang,” kata seorang wartawan yang duduk di sebelah saya…”Oo..begitu, ya sudahlah”. (Said Mustafa Husin)
