SALAM REDAKSI – Pemungutan suara untuk pemilu 2019 sudah usai 17 April lalu. Partai politik peerta pemilu juga sudah lengkap mengumpulkan formulir C1 dari masing-masing saksi. Kini pleno hasil perolehan suara sudah di gelar di tingkat PPK.
Siapa yang akan duduk di kursi legislatif Kuansing untuk priode 2019-2024 juga sudah hampir bisa dipastikan. Ada wajah lama dan tentu saja akan banyak pula wajah baru. Merekalah nanti yang akan mewakili aspirasi kita sebagai rakyat di legislative.
Sebagai rakyat tentu banyak pesan yang dititipkan terutama kepada wajah-wajah baru. Rakyat tentu tidak ingin melihat wakil-wakilnya di legislatif datang, duduk, diam dan duit. Rakyat ingin wakilnya bersuara lantang dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Nah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tentulah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Wakil-wakil kita ini tentu harus menguasai berbagai regulasi agar bisa dengan mudah dan tidak tersandung dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Setidaknya kita berharap, wajah-wajah baru untuk mulai belajar memahami banyak regulasi menjelang pelantikan. Memahami dan menguasai proses pembahasan RAPBD, menguasai dan memahami hak dan kewajiban DPRD, memahami dan menguasai tugas dan fungsi legislatif.
Itu diperlukan agar ketika selesai dilantik mereka benar-benar menjadi wakil rakyat secara politik, bukan hanya menjadi wakil rakyat secara hukum karena mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu. Memang rakyat tidak akan memaksa dan tidak akan berlaku anarkis ketika wakilnya tidak mau bicara di legislatif. Tapi rakyat akan membalasnya dalam pemilu berikutnya.
Rakyat akan sangat marah kepada wakilnya yang menghabiskan masa priodenya selama 4 tahun untuk belajar dan 1 tahun mempersiapkan diri untuk bertarung kembali dalam pemilu berikutnya. Sehingga selama 5 tahun priodenya, tak berguna. Mereka hanya datang, duduk, diam dan duit.
Wakil rakyat seperti ini biasanya kalaupun berangkat study banding ke luar kota hanya memposting foto di medsos. Foto itu bukan tentang kunjungan kerja tapi foto di loby hotel. Ini rakyat sangat marah. Kemarahan rakyat itu bukan dengan cara mendatangi gedung DPRD tapi membalasnya dalam pemilu berikutnya.
Untuk anggota DRD Kuansing yang akan mengakhiri masa priodenya pada September nanti tentu ada pesan juga dari rakyat. Rancangan peraturan daerah yang menumpuk seperti Ranperda TJSL Ranperda BPBD dan lainnya tentu perlu digesakan pembahasannya, setidaknya rancangan itu bisa disahkan sebagai Perda sebelum akhir priode ini.
Apalagi Ranperda TJSL atau tanggung jawab sosial lingkungan yang mengatur kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekelilingnya, perlu rasanya dibahas segera. Begitu juga dengan Ranperda Pembentukan BPBD ( Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Ini tentu sangat dinantikan karena menyangkut nasib rakyat yang ditimpa musibah benacana alam.
Sama seperti tadi, sekalipun mereka enggan membahasnya, rakyat tentu saja tidak akan mendatangi gedung DPRD untuk meluapkan kemarahannya. Tapi rakyat sudah pasti marah karena kedua ranperda yang diulur-ulur pembahasannya ini menyangkut langsung dengan nasib rakyat.
Kini kita kembalikan kepada wakil kita di legislatif, apakah mereka datang kesana benar-benar untuk mewakili rakyat seperti yang disampaikan ketika mereka menginginkan suara rakyat dalam pemilu. Jika benar, semoga saja mereka akan membahasnya segera sebelum berakhir priode ini, sebagai bukti cinta mereka kepada rakyat.***
Foto Ilustrasi.
