TELUKKUANTAN (KuansingKita) – Komunikasi politik PDIP dan NasDem sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Sejak NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres awal Oktober lalu, para petinggi partai Banteng Moncong Putih itu tak henti-henti melontarkan sindiran
Seperti dilansir Warta Ekonomi, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan semua partai politik koalisi pemerintah bertanggung jawab mewujudkan janji kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin agar pemerintah bisa mencapai kinerja terbaik.
“Ketika di tengah jalan ada perbedaan seharusnya dibicarakan baik-baik bahwa sejak itu sikap politiknya berbeda dan konsentrasinya juga berbeda,” kata Hasto ketika diwawancarai wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Minggu (30/10/2022) kemaren.
Jauh sebelum ini, seperti dilansir CNNIndonesia, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut langkah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres mengganggu konsentrasi pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Deklarasi itu dinilainya sebagai sinyal NasDem yang ingin agar Jokowi lekas diganti sebagai presiden
Bahkan dalam agenda di kantor pusat DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, sindiran Hasto lebih tajam lagi. Ia menyebut NasDem telah keluar dari partai koalisi pemerintah. Tidak itu saja, Hasto menyamakan NasDem dengan warna biru pada bendera Belanda
Warna biru pada bendera Belanda di akhir masa penjajahan dirobek oleh para pejuang kemerdekaan. Sekarang, sindir Hasto, ada pula partai berwarna biru yang keluar dari koalisi pemerintah usai memiliki Capres.
” Di Hotel Yamato, Surabaya, para pejuang kita merobek bendera Belanda, birunya dilepas. Dan kini juga ada biru yang dilepas dari pemerintahan pak Jokowi karena punya calon presiden sendiri,” ujar Hasto, Minggu (9/10/2022) lalu.
Disindir terus, NasDem pun angkat bicara. Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya menganggap pernyataan Hasto tak berdasar. Dia mempertanyakan alasan Hasto menyebut NasDem telah keluar dari koalisi pemerintah hanya karena mendeklarasikan Capres.
Willy mengaku heran sebab pernyataan Hasto seolah-olah mengukur koalisi dari pencapresan saja. Padahal, kata dia, NasDem selama ini selalu mendukung kebijakan pemerintah, terutama lewat menteri-menterinya di kabinet.
” Menteri-menteri NasDem selalu segaris dengan arahan Presiden Jokowi. Apa ada sikap NasDem yang bertentangan dengan pemerintahan saat ini? Tidak!” tandas Willy.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu lantas mempertanyakan sikap lembek PDIP terhadap Gerindra yang mendeklarasikan Prabowo sebagai Capres jauh hari sebelumnya. Padahal sesal Willy, Gerindra sama-sama partai koalisi pemerintah.
” Gerindra kenapa tidak disebut lepas juga jika begitu,” celetuk Willy.
Plt Ketua DPW NasDem Riau ini menambahkan, persoalan politik di koalisi pemerintah saat ini mestinya tak diukur dari pencapresan. Menurut Willy, prinsip berpolitik adalah gagasan dan tawaran kepada publik. Karena itu dia mengajak semua pihak untuk membangun iklim politik yang mencerdaskan.
” Masa ukuran koalisi dari mencapreskan seseorang. Terlalu kerdil lah cara berpikir jika begitu argumentasinya,” kata Willy
Sementara itu, seperti dikutip Antara, Pengamat Politik yang juga Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam menilai aksi saling sindir PDIP dan NasDem merupakan bentuk rivalitas politik yang terus mengeskalasi dalam kancah politik nasional
Arif juga menilai langkah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres merupakan keberanian. Alasannya, NasDem sebagai partai koalisi pemerintah, sementara Anies selama ini dikenal sebagai sosok yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.
Sisi lain penyebab aksi saling sindir ini menurut Arif Nurul Imam, PDIP dan NasDem sama-sama memiliki kepentingan dalam suksesi 2024 mendatang. Apalagi dua partai politik ini dipastikan akan berbeda dalam poros politik 2024, sehingga rivalitas hal yang lumrah
“ Jadi rivalitas dua partai ini suatu hal yang lumrah dalam dinamika politik,” kata Arif Nurul Imam (smh)
