Warga dan Pemkab Natuna Terus Menolak Daerahnya Dijadikan Wilayah Karantina WNI dari Wuhan

Minggu, 2 Februari 2020 - 08:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TELUKKUANTAN (KuansingKita) – Penyebaran viruscorona sudah sangat mengkhawatirkan dunia. Kini dilaporkan sebanyak 12 ribu orang di sejumlah negara sudah terpapar viruscorona, bahkan angka kematian relatif tinggi mencapai 259 orang.
Sejumlah negara sudah mengevakuasi warganya dari China. Indoensia juga sudah mengevakuasi WNI yang berada khususnya di Wuhan, Provinsi Hubel, China. Mereka sudah dijemput dengan pesawat Batik Air.
Namun kini masalah muncul karena pemerintah menetapkan Natuna sebagai karantina, Sementara Pemkab Natuna terus menolak Natuna sebagai kawasan karantina. Sampai subuh tadi, Pemerintah dan masyarakat Natuna terus menolak.
Mengutip CNN Indonesia, warga Kabupaten Natuna sejak Sabtu (1/2/2020) menggelar aksi penolakan. Mereka mendatangi Gedung DPRD dan Bandara karena khawatir evakuasi ratusan WNI dari Wuhan berdampak buruk bagi kesehatan warga setempat
Wabup Natuna
Tambah lagi pemerintah pusat menetapkan Natuna sebagai kawasan isolasi tanpa berkoordinasi sama sekali. Dilansir Liputan 6, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu.
Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna. Karena itu, tambah dia Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat. Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.
“Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu,” ucapnya, Sabtu (1/2/2020).
Menanggapi penolakan Pemkab Natuna ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) langsung angkat bicara. Seperti dilansir Kompas.com Wasekjen PDIP Sadarestuwati di Bandung Sabtu (1/2/2020) mengatakan pemerintah harus mencari tempat yang bisa diterima semua pihak.
Wasekjen PDIP Sadarestuwati(Foto Kompas.com)
Sadarestuwati berharap ada negosiasi yang dilakukan pemerintah pusat menyusul penolakan Pemkab Natuna. “Tentunya nanti ada lobi lobi, ada pembicaraan dari pemerintah dengan pemerintah kabupaten,” katanya.
Sadarestuwati menyebutkan, virus corona yang melanda China sudah menjadi isu dunia internasional. Karena itu, pemerintah harus mencari tempat yang bisa diterima semua pihak.

“Di beberapa negara sudah menutup untuk masuknya turis asing, khususnya dari China. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mencarikan tempat yang bisa diterima semua pihak,” katanya (kkc)

Berita Terkait

Majikan Siksa Pembantu Rumah Tangga Berujung Dipolisikan
Begal di Palembang, HP Dibawa Kabur, Sepeda Motor Tinggal
Terlilit Utang, Seorang Perempuan Nekad Bakar Toko Emas
Menkomdigi Soroti Etika Pers di Era AI
Diusulkan, Anggota Polri Jika Terbukti Melakukan Tindak Pidana Dijatuhi Hukuman Tiga Kali Lebih Berat
Keberadaan Buron Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Riza Chalid Sudah Terdeteksi
Hutan Luluhlantak, Mantan Menteri Kehutanan Siti Nurbayah Dibidik APH Tapi Belum Tersangka
Perkuat Pers Profesional dan Berwawasan Kebangsaan PWI dan Kemenhan Gelar Retret di Cibodas
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 Februari 2026 - 23:16 WIB

Majikan Siksa Pembantu Rumah Tangga Berujung Dipolisikan

Jumat, 13 Februari 2026 - 20:54 WIB

Begal di Palembang, HP Dibawa Kabur, Sepeda Motor Tinggal

Kamis, 12 Februari 2026 - 19:17 WIB

Terlilit Utang, Seorang Perempuan Nekad Bakar Toko Emas

Senin, 9 Februari 2026 - 07:19 WIB

Menkomdigi Soroti Etika Pers di Era AI

Rabu, 4 Februari 2026 - 16:50 WIB

Diusulkan, Anggota Polri Jika Terbukti Melakukan Tindak Pidana Dijatuhi Hukuman Tiga Kali Lebih Berat

Berita Terbaru

Deforestasi (Foto Antara)

EDITORIAL

Kenapa Tidak Semuanya Dikembalikan Menjadi Hutan

Senin, 9 Mar 2026 - 20:41 WIB

Sampah di Lubukjambi (Dok Ranah Riau)

EDITORIAL

Sampah dan Sumpah Serapah

Sabtu, 7 Mar 2026 - 22:24 WIB