Kapolri Jenderal Idham Azis dengan baju seragamnya (Foto CNN Indonesia/Andry Novelino)
TELUKKUANTAN (KuansingKita) – Polisi yang berpenampilan tidak memasukkan bagian bawah baju seragamnya mulai disorot anggota DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan meminta anggota Polri memasukkan bagian bawah baju seragamnya dan tak perlu minder dengan perut buncit.
Hal itu diutarakan Trimedya saat Komisi III menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolri Jendral Idham Aziz di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
“Saya itu tak terlalu sreg pak polisi ini bajunya dikeluarin. Kalau bisa seperti dulu lagi dimasukin bajunya. Lebih rapi kelihatannya, lebih dekat dengan rakyat,” kata Trimedya seprti dilansir CNN Indonesia.
Masih mengutip CNN Indonesia Timedya lantas berseloroh aparat kepolisian tak perlu minder dengan bentuk perutnya yang buncit. Ia mengatakan masalah itu bisa diatasi melalui cara berolahraga yang rutin agar bisa membentuk badan yang ideal.
Ia bahkan meminta agar Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Listyo Sigit Prabowo untuk mengecek bentuk tubuh personelnya sampai ke daerah agar mencontoh Kapolri.
“ Supaya semua jajaran polri bisa niru perutnya saudara Kapolri. Jadi kami usulkan Pak Sigit ini ke daerah juga ngecek bila perlu Kapolrinya badannya seperti ini, lihat kapolda-kapolda, kapolres yang perutnya buncit itu suruh kurusin, jangan cuma soal kemewahan,” kata dia.
Tak berhenti sampai disitu, Trimedya turut mengapresiasi penerbitan Surat Edaran yang diterbitkan Propam Mabes Polri untuk melaporkan oknum kepolisian yang memeras para kepala daerah.
Ia pun tak menampik bila banyak oknum kepolisian yang menyusahkan para kepala daerah dengan permintaan proyek. Data itu ia dapatkan karena banyak kader PDIP yang menjadi kepala daerah di seluruh Indonesia.
“Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah Bupati, Wali Kota ada anggaran aparat penegak hukum, bahkan ada alokasi proyek sekian untuk kapolda sekian, kapolres sekian dari total ini,” kata dia.
Melihat hal itu, Trimedya berharap surat edaran itu bisa berjalan efektif sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. (kkc/sumber CNN Indonesia)
