TELUKKUANTAN (KuansingKita) – Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden kini bergerak seperti bola liar yang terantuk di sana-sini
Bahkan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mensinyalir adanya Buying Time Strategy atau strategi mengulur waktu dalam isu penundaan pemilu
Seperti dilansir Kompas.com, Khoirul berpandangan, salah satu faktor yang membuat Muhaimin Iskandar memunculkan isu penundaaan pemilu adalah rendahnya elektabilitas Ketua Umum PKB itu di bursa calon presiden.
Oleh karena itu, tambahnya, Muhaimin butuh waktu untuk meningkatkan elektablitasnya. Usulan Cak Imin itu menurut Khorul adalah buying time strategy atau strategi mengulur waktu.
“ Kini tingkat elektabilitas tertinggi di bursa capres lebih banyak didominasi tokoh-tokoh non-parpol atau tokoh parpol namun tak punya kendali atas parpol, yang duduk di jabatan publik,” kata Khoirul, seperti dilansir Kompas.com, beberapa pekan lampau, Kamis (24/2/2022)
Masih mengutip Kompas.com, isu penundaan pemilu kali pertama memang digulirkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Usulan Muhaimin ini kemudian didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN)
Muhaimin mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.
“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin dalam keterangan persnya yang dilansir Kompas.com
Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.
Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara, Ia menilai gelaran pemilu bisa mengganggu prospek ekonomi.
Usulan Muhaimin itu lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Sementara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengemukakan sejumlah alasan yang membuat pihaknya mendukung penundaan pemilu, mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak.
“PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” kata Zulkifli Hasan, dalam keterangan tertulisnya yang dilansir Kompas.com
Sikap para elite politik ini mendapatkan kritikan pedas dari pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.
Seperti dikutip CNN Indonesia, Bivitri mencap elite politik yang ingin menunda Pemilu 2024 tidak punya malu karena mengusulkan sesuatu yang jelas bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945.
“Ketua partai politik itu seharusnya malu karena mereka sebenarnya sudah mengkhianati gagasan konstitusionalisme,” kata Bivitri.
Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian STIH ini menambahkan jika ingin mengubah jadwal pemilu dalam UUD 1945, menurutnya, bukan perkara sulit. Hanya tinggal kesepakatan partai politik untuk menggelar Sidang Istimewa MPR, lalu mengamendemen pasal dalam UUD 1945.
Akan tetapi, timpal Bivitri, pemilu dijadwalkan setiap lima tahun seperti diatur UUD 1945 bertujuan untuk membatasi kekuasaan. Itu landasan moral yang seharusnya telah dipahami oleh elite politik, sehingga tidak dengan mudah mengubah-ubah UUD 1945.
Bivitri menekankan Konstitusi adalah gagasan tentang pembatasan kekuasaan. Sekali itu dilanggar, maka akan runtuh bangunan demokrasi negeri ini
“Ini adalah pengkhianatan konstitusi, pembangkangan konstitusi. Saya kira saya pake kata yang lebih keras, pengkhianatan sebenarnya,” kata Bivitri.
Sementara itu, Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani ikut menolak usulan penundaan Pemilu 2024 dengan dalih pemulihan ekonomi.
Dia menegaskan bahwa jadwal pemilu sudah diatur dalam konstitusi UUD 1945, yakni setiap lima tahun.
Ismail mempertanyakan korelasi antara pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19 dengan jadwal pemilu. Pasalnya, saat ini pun pemerintah tengah memiliki proyek sangat besar, yakni pemindahan ibu kota negara yang memakan banyak biaya.
Oleh karena itu, menjadi aneh jika pemulihan ekonomi menjadi alasan sejumlah pihak ingin menunda Pemilu 2024.
Apabila stabilitas ekonomi dijadikan dalil utama penundaan pemilu, seolah pemerintah lupa bahwa pemindahan ibu kota negara justru dilakukan begitu saja di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Ia pun bicara tegas tentang kedaulatan di negara demokrasi. “Kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan pengusaha,” kata Ismail lewat siaran pers, yang dilansir CNN Indonesia, Senin (7/3/2022) kemaren.(smh)
