TELUKKUANTAN (KuansingKita) – Kemelut yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih di tubuh KKPA Unit Umum Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah tampaknya belum lagi menemukan titik terang.
Kendati kemelut ini sudah diusung ke DPRD Kuansing, namun langkah penyelesaian masih mengalami jalan buntu. Pasalnya pengurus KKPA Umum Jake terkesan berkelit untuk menyelesaikan permasalahan.
Anggota DPRD Kuansing Andi Nurbay kepada KuansingKita membeberkan DPRD sudah mengakomodir laporan anggota KKPA. Kamis (11/4/2019) tadi, DPRD menggelar hearing untuk mencarikan jalan penyelesaian.
Hanya saja kata Andi Nurbay, pengurus KKPA dan Kepala Desa Jake tidak hadir. Padahal siang tadi hadir Pengurus KUD Langgeng selaku Pembina, sejumlah anggota KKPA serta tokoh masyarakat yang berasal dari cerdik pandai dan para pemuka adat.
Andi menilai sikap mangkir pengurus KKPA Umum Jake dan Kepala Desa Jake seakan ingin membiarkan kemelut ini berlarut tanpa penyelesaian. Padahal kemelut ini katanya melibatkan 800 anggota KKPA yang kuat dugaan telah dirugikan secara ekonomi.
Saat ditanya keterkaitan kemelut ini dengan Kepala Desa Jake, Andi Nurbay mengatakan sekitar Mei 2018 lalu, dalam pertemuan di KUD Langgeng, Kepala Desa Jake Toni menjanjikan akan mencari jalan penyelesaian. Nyatanya sampai kini langkah penyelesaian tidak pernah dilakukan.
“ Sampai kini Kades Jake diam saja. Malah diundang untuk hearing siang tadi juga tidak hadir. Ada apa ?,” kata Andi Nurbay
Andi membeberkan kemelut KKPA Umum Jake bukan kemelut yang bisa didiamkan begitu saja. Kemelut ini terkait asset 480 hektar dengan nilai sekitar Rp 48 miliar yang melibatkan 800 anggota. “Kemelut ini harus diselesaikan secara transparan,” katanya.
Andi Nurbay mengungkapkan kemelut ini sudah berlangsung sangat lama. Sudah lebih dari 2,5 tahun pengurus KKPA tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangan kepada 800 anggota KKPA Umum Jake. Ini katanya tentu mengundang prasangka buruk anggota.
“ Kalau tidak ada langkah penyelesaian, anggota tentu wajar berprasangka, kemana dana KKPA yang dihimpun dari asset Rp 48 miliar ini,” kata Andi
Andi sangat menyesalkan sikap ER yakni pengurus KKPA yang kini menjadi caleg nomor urut 1 dari salah satu parpol. ER selaku pengurus KKPA kata Andi juga tidak hadir dalam hearing yang digelar Komisi B DPRD Kuansing siang tadi.
Andi mensinyalir ada yang tidak beres dalam tubuh kepengurusan KKPA Umum Jake. Kuat dugaan katanya telah terjadi penggelapan dana KKPA Umum Jake. “ Kalau kepengurusan tidak bermasalah tentu mereka akan hadir menjelaskan,” ujar Andi.
Sementara itu ER dan Kepala Desa Jake Toni yang telah diupayakan untuk dihubungi, namun sampai berita ini ditulis keduanya belum berhasil dikonfirmasi. (kkc)
Foto : Hearing Komisi B DPRD Kuansing (Istimewa)
